Jakarta – Kalangan DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah bertindak cepat dalam menyelesaikan sengkarut distribusi LPG 3Kg alias gas Melon pasca larangan pengecer menjual gas.
“Tentu kita apresiasi respon cepat presiden, karena antrian panjang mendapatkan LPG 3 Kg membuat resah rakyat,” kata Anggota Badan Legislasi DPR, I Nyoman Parta ditemui wartawan usai rapat paripurna pengesahan UU BUMN, di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Namun begitu, Anggota Fraksi PDIP kecewa dengan sikap Kementerian ESDM yang tidak peka dengan beban hidup rakyat. “Kebijakan
Menteri Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina telah menyengsarakan rakyat. Saya ingatkan bahwa LPG 3Kg itu adalah barang bersubsidi untuk meringankan beban rakyat,” ungkapnya.
Lebih jauh Nyoman Parta menjelaskan bahwa langkah yang harus dilakukan Kementerian ESDM bukan menghambat jalur distribusi LPG 3Kg, namun sebagai barang bersubsidi maka harus diperketat pengawasannya. “Nah, selama ini pengawasan dari Kementetrian SSDM dan Pertamina sangat lemah,” terangnya.
Padahal, lanjut Nyoman Parta, bahwa barang-barang bersubdi itu sudah pasti rawan penyalahgunaan dan salah sasaran. “Begitu juga dengan disparitas harga antara LPG bersubsidi dengan LPG non subsidi sangat rawan di simpangi oleh oknum, maka pengawasan sangat penting,” tutupnya.
