Oktober 16, 2026
Premanisme di Bali

Balidalamberita.com, BANGLI, pada hari Sabtu, 10 Mei 2025 — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi premanisme yang berkedok organisa masyarakat (ormas) di Bali. Ia menolak berkompromi dan menyerukan agar warga aktif melaporkan tindakan premanisme, pungutan liar (pungli), intimidasi, serta kekerasan kepada aparat keamanan.

Dalam peringatan HUT ke-821 Kota Bangli pada Sabtu (Saniscara Paing, Langkir), 10 Mei 2025, Koster menyampaikan seruan tersebut dengan lugas. Ia meminta TNI, Polri, Kejaksaan, pecalang, dan seluruh instansi keamanan untuk bersinergi memberantas premanisme yang meresahkan masyarakat.

“Jangan terlalu toleran dan kompromistis terhadap pelanggaran. Kalau dibiarkan, yang kecil akan jadi besar dan tak terkendali. Saya ajak masyarakat aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum di wilayahnya masing-masing,” tegas Koster.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu menyatakan bahwa premanisme telah merusak nilai-nilai budaya Bali dan mengganggu tatanan sosial. Ia menyebut tindakan tersebut juga mencoreng citra Bali sebagai destinasi wisata yang damai dan beradab.

“Premanisme bukan budaya Bali! Jangan tunggu membesar. Bila dibiarkan, dia akan merusak tatanan, melemahkan wibawa hukum, dan mencoreng citra pariwisata kita,” katanya dengan nada tegas.

Koster menginstruksikan seluruh aparat keamanan untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang melanggar hukum dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi, investasi, dan pariwisata.

Sikap tegas ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Banyak pihak melihatnya sebagai sinyal kuat bahwa Bali, termasuk Bangli, tidak akan memberi ruang bagi aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan budaya lokal.

Langkah Koster ini sejalan dengan visi Bali Era Baru, khususnya dalam prioritas pembangunan bidang keenam: “Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.” Transformasi digital yang tengah berlangsung akan diiringi dengan penegakan hukum yang kuat serta pelestarian nilai budaya untuk menciptakan ruang hidup yang aman, tertib, dan nyaman.

“Bangli harus jadi contoh. Aman, tertib, dan bebas dari preman. Hanya dengan itulah pembangunan bisa tumbuh, dan rakyat bisa sejahtera,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *