Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, menyampaikan materi mengenai pentingnya aspirasi masyarakat sebagai dasar percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dalam kegiatan sosialisasi di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Selasa (4/8/2026). Turut hadir sebagai narasumber praktisi I Ketut Dhana Bratha.
Balidalamberita.com, BANGLI – Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, S.T., M.Si., menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi bertajuk “Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah Berdasarkan Aspirasi Masyarakat” yang berlangsung di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan sosialisasi tersebut juga menghadirkan I Ketut Dhana Bratha, S.H., sebagai praktisi yang memberikan pemaparan mengenai implementasi percepatan dan pemerataan pembangunan dalam konteks pembangunan di Provinsi Bali.
Dalam paparannya, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi ataupun banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun. Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan, sehingga setiap warga memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik lainnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan kebijakan pembangunan harus selalu berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, berbagai mekanisme penyerapan aspirasi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), reses anggota legislatif, forum konsultasi publik, hingga pemanfaatan layanan pengaduan berbasis digital harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai media untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Aspirasi masyarakat menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Kesuma Kelakan juga mengungkapkan bahwa pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, mulai dari kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, hingga belum meratanya kualitas sumber daya manusia serta pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut harus dijawab melalui pembangunan yang lebih terencana dengan memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan transformasi digital dalam pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, I Ketut Dhana Bratha, S.H. menyoroti pentingnya implementasi percepatan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Bali yang tetap berlandaskan nilai-nilai budaya lokal. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Bali tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan sektor pariwisata, melainkan juga harus mampu menjangkau seluruh wilayah hingga desa-desa, kawasan pertanian, wilayah pesisir, maupun daerah pegunungan.
Menurut Dhana Bratha, filosofi Tri Hita Karana harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan sehingga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian melalui perlindungan sistem Subak, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bali.
Dalam sesi diskusi, kedua narasumber sepakat bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media, dan masyarakat.
Partisipasi masyarakat dinilai tidak hanya sebatas menyampaikan usulan pembangunan, tetapi juga berperan dalam mengawal pelaksanaan program, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, serta menjaga hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat Desa Awan semakin memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan daerah. Aspirasi yang disampaikan secara konstruktif diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sehingga percepatan dan pemerataan pembangunan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya, lingkungan, dan identitas daerah, khususnya di Provinsi Bali.
