Denpasar -Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, IGN Kesuma Kelakan, mendesak Pertamina segera menambah jumlah pangkalan gas elpiji 3 kg di Bali.
Penambahan itu genting dilakukan untuk memastikan kegelisahan masyarakat membeli gas elpiji 3 kg di Bali teratasi dan tidak mengganggu aktivitas perekonomian warga. Kesuma Kelakan mengaku sudah menghubungi EGM Pertamina JatimBaliNusra Aji Anom Purwasakti agar persoalan distribusi elpiji 3 kg di Pulau Dewata tidak berlarut-larut.
“Keputusan ini diambil karena penimbunan gas bisa menyebabkan harga gas Elpiji 3 Kg melonjak drastis. Bisa mencapai Rp. 30.000 hingga Rp. 35.000 per tabung, Padahal harga HET (Harga Eceran Tertinggi) gas Elpiji 3 Kg di Bali hanya Rp. 18.000. Ini adalah kebijakan yang sangat penting, tetapi tidak cukup hanya sampai di sini. Pertamina harus bergerak cepat,” ujar Kesuma Kelakan pada Senin (03/02/2025).
Kesuma Kelakan menjelaskan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Migas No. B24461/MG.05/DJM/2022, yang mulai berlaku pada 1 Februari 2025, menjadi salah satu penyebab utama ketegangan yang terjadi. Dalam edaran tersebut, gas Elpiji 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah tidak lagi dapat dibeli di eceran melaikan harus dilakukan melalui pangkalan resmi. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga harga tidak melambung tinggi dan tepat sasaran.
Meski kebijakan tersebut bertujuan baik, kenyataannya jumlah pangkalan gas di Bali masih sangat terbatas. Di seluruh Bali, hanya terdapat sekitar 5.000 pangkalan, sementara setiap desa atau kelurahan hanya 4 pangkalan yang dirasakan tidak memadai.
“Pangkalan gas di Bali ini diperbanyak. Setiap desa, kelurahan, atau bahkan kecamatan seharusnya memiliki lebih dari sekedar empat pangkalan. Kami minta agar Pertamina mempercepat pendirian pangkalan-pangkalan baru dan memastikan distribusi berjalan dengan lancar. Setiap pangkalan seharusnya bisa mensuplai lebih banyak tabung, minimal 100 tabung per hari. Tidak bisa 50 tabung per pangkalan,” tegas Kesuma Kelakan.
Kesuma juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi gas Elpiji 3 Kg. Menurutnya, saat ini pengawasan masih sangat lemah dan sulit dikendalikan. Dalam banyak kasus, distribusi gas yang tidak tepat sasaran menyebabkan warga yang tidak membutuhkan gas subsidi justru bisa mengaksesnya. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang lebih ketat dan terkoordinasi antar pihak perlu segera diterapkan.
“Pengawasan di lapangan masih sangat lemah, dan kami harus bisa bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Pertamina untuk memastikan distribusi ini bisa tepat sasaran. Kami juga harus memiliki sistem yang terhubung secara langsung dengan data kemiskinan di masing-masing daerah. Dengan begitu, hanya warga yang benar-benar miskin yang bisa mendapatkan gas bersubsidi ini,” tambahnya.
Kesuma menegaskan bahwa kebijakan dan perubahan yang diusulkan harus segera diterapkan dalam waktu dekat. Keberhasilan kebijakan ini, menurutnya, sangat bergantung pada kerja cepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan Pertamina. “Jangka pendeknya, distribusi gas harus dipercepat dan terintegrasi,” ujar mengakhiri.
Dengan semakin kompleksnya masalah distribusi gas Elpiji 3 Kg, solusi kontret dan cepat dari semua pihak terkait akan menjadi kunci untuk mencegah krisis energi yang lebih besar. Keterbatasan pangkalan, sistem pembelian yang longgar, dan pengawasan yang tidak optimal, semuanya harus segera diatasi agar masyarakat Bali, terutama yang kurang mampu, tidak menjadiu korban dari ketidakteraturan distribusi gas subsidi ini.
