Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, memberikan materi sosialisasi mengenai percepatan dan pemerataan pembangunan daerah kepada masyarakat Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Selasa (28/7/2026).
Balidalamberita.com, BANGLI – Pemerataan pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan jalan, jembatan, maupun infrastruktur fisik semata, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Semangat tersebut menjadi pesan utama dalam kegiatan sosialisasi bertema “Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan oleh Anggota DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, ST., M.Si., dari Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, di Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri masyarakat dan tokoh-tokoh desa tersebut menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan terpencil.
Dalam pemaparannya, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, transportasi publik, hingga jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan dasar yang harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Menurutnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat daya saing daerah. Pemerataan pembangunan juga merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memenuhi hak dasar setiap warga negara.
Lebih lanjut, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengingatkan bahwa hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan pembangunan, terutama kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, internet, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan harus tetap dibarengi dengan pemerataan agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Bangli Ni Wayan Indrawati, A.Md., menekankan bahwa pemerataan pembangunan juga harus diwujudkan melalui penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas hingga menjangkau wilayah terpencil.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak, sementara seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas tanpa dibatasi oleh kondisi geografis maupun kemampuan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah daerah yang menghadapi keterbatasan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, tenaga pendidik, hingga fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan pembangunan yang lebih merata serta dukungan anggaran yang berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya gedung atau fasilitas baru, tetapi bagaimana fasilitas tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerataan pendidikan dan kesehatan akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di masa depan,” ujarnya.
Ni Wayan Indrawati juga menilai bahwa pembangunan sekolah yang layak, puskesmas, rumah sakit, penyediaan tenaga guru dan tenaga kesehatan, hingga pemerataan akses internet merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemanfaatan teknologi digital melalui pembelajaran daring dan layanan telemedicine juga dinilai mampu memperluas jangkauan pelayanan hingga ke daerah yang sulit dijangkau.
Baik I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan maupun Ni Wayan Indrawati sepakat bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat. Perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, didukung tata kelola yang transparan, pengawasan yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal setiap program pembangunan.
Selain itu, masyarakat juga didorong untuk terus berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta menjaga berbagai fasilitas umum yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat diyakini akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial melalui pemerataan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan, percepatan pembangunan yang merata diyakini akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
