Dorongan Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, IGN Kesuma Kelakan untuk menjadikan BUPDA dan BUMDES sebagai Pangkalan Gas LPG yang disampaikan saat Rapat Kerja Anggota Komisi VI DPR RI dengan Pertamina, Hiswana Migas, Asisten III Setda Provinsi Bali dan Dinas ESDM Provinsi Bali pada Kamis, (6/2) bertempat di Kantor Cabang Pertamina Patra Niaga, Denpasar – Bali disambut positif oleh Majelis Desa Adat (MDA).
Dorongan tersebut, menurut politisi simpatik yang akrab disapa Alit Kelakan, tidak lepas dari fakta di lapangan bahwa BUPDA dan BUMDES paling memahami kondisi riil di lapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah “menjadikan BUPDA dan BUMDES sebagai pangkalan, akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perputaran ekonomi di Desa Adat dan Desa Dinas, sekaligus memastikan subsidi gas LPG yang dibayar oleh negara, diterima oleh rakyat kecil”tukasnya.
Ditemui seusai kunjungan, Alit Kelakan menegaskan dengan anggaran Rp. 87 Triliun yang dibayarkan APBN untuk subsidi gas, harusnya benar-benar bisa membantu masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, buruh dan kelompok masyarakat rentan lain sesuai dengan tujuan negara untuk kesejahteraan rakyat. “salah satu permasalahannya terletak pada sistem dan pola distribusi”jelasnya.
Ketua Hiswana Migas Bali, Dewa Ananta dalam kesempatan tersebut menyatakan menyambut baik dukungan untuk menjadikan BUPDA sebagai Pangkalan Gas LPG. Namun menurutnya, masih ada yang harus diperjuangkan oleh Anggota DPR RI, yakni memastikan tidak ada kendala baik dari sisi perijinan maupun legalitas lain, untuk BUPDA. Selain itu, harus dipastikan juga bahwa BUPDA dapat memiliki rekening, karena sistem pembayaran yang digunakan saat ini adalah cashless.
Dinyatakan juga bahwa untuk menjadi pangkalan, dipastikan bahwa biaya perijinan gratis alias tidak ada biaya sama sekali.
Dihubungi balidalamberita.com Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menyatakan menyambut baik rencana tersebut. Patajuh Bandesa Agung Bidang Kerjasama, Inovasi, Informasi dan Pengelolaan Data (KRIIDA), I Made Abdi Negara seijin Bandesa Agung menyatakan, rencana yang dilontarkan oleh IGN Kesuma Kelakan adalah sebuah dukungan positif bagi upaya mendorong kemandirian Desa Adat melalui penguatan ekonomi Desa Adat.
Dijelaskan Abdi, keberadaan BUPDA (Baga Utsaha Pedruwen Desa Adat) yang sampai saat ini masih belum optimal, dapat menggunakan kesempatan menjadi pangkalan Gas LPG, sebagai bagian dari pengelolaan peluang perekonomian desa adat. Hal ini juga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengelola serta menyalurkan indikasi banyaknya pengendapan dana di LPD, yang disinyalir menjadi salah satu beban bagi LPD di Bali saat ini. “kami di Baga Kerjasama, Majelis Desa Adat Provinsi Bali seijin Bandesa Agung, akan menindaklanjuti dorongan BUPDA menjadi pangkalan Gas LPG ini dengan segera melakukan langkah – langkah konkret “pungkasnya.
Sementara membangun koordinasi baik dengan Pertamina maupun Hiswana Migas, pihaknya juga mengaku akan segera mendata BUPDA yang berminat untuk menjadi pangkalan Gas LPG, sehingga rencana kerjasama tersebut bisa segera diwujudkan. “Peluang ini sangat baik dan strategis, kami harap Desa Adat melalui BUPDA dapat menyambutnya dengan cepat”tukasnya.
