Denpasar – Mendukung program tepat sasaran Gas Elpiji 3 Kg, Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Baga Utsaha Pedruen Desa Adat (BUPDA) ikut serta berperan menjadi pangkalan gas elpiji subsidi.
Politisi santun yang akrab disapa Alit Kelakan menilai, dengan upaya tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi jangka menengah mengatasi permasalahan distribusi gas elpiji 3 Kg.
Alit Kelakan juga merencanakan untuk mengkoordinasikan dengan Majelis Desa Adat (MDA) dan Forum Perbekel (kepala desa) untuk membahas usulan tersebut.
Mengutip Antaranews.com. Jumlah kuota gas elpiji di Bali tahun 2024 mencapai 239.223 metrik ton dengan realisasi mencapai 236.811 metrik ton. Kuota ini di paparkan Pertamina Patra Niaga pada rapat koordinasi yang dipimpin Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, IGN Kesuma Kelakan dihadiri oleh, Asisten III Setda Provinsi Bali, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bali, Sales Area Manager (SAM) PT Pertamina Patra Niaga Bali Bapak Endo Eko Satryo, Ketua Hiswana Migas, dan stakeholder terkait.
Sedangkan jumlah LPG tabung tiga kilogram pada 2025 yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota sesuai data Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan 2024.
Mengutip dari jawapos.com, Kesuma Kelakan meminta perlu adanya pembenahan pendataan mengingat kuota yang diusulkan Pemprov Bali realisasinya terdapat selisih. “Jadi kita kekurangan dan itu bahaya, jauh selisihnya. Kami harap masyarakat mampu jangan menikmati gas bersubsidi,” ujarnya.
Sementara itu, Area Manager Comm, Rel.& CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi, mendukung apapun kebijakan dari pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat dan negara. Usulan BUMDes dan BUPDA bisa untuk mengajukan jadi pangkalan, disetujui Ahad sebagai salah satu solusi.
