Ilustrasi : Bus Listrik Articulado BYD K11 dari Red Metropolitana de Movilidad (commons.wikimedia.org (Ministerio)).
Balidalamberita.com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkap berbagai tantangan serius yang dihadapi Pulau Bali dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bali 2025–2030 yang digelar pada Jumat (11/4/2025) di Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
Menurut Koster, tantangan utama yang dihadapi Bali meliputi alih fungsi lahan produktif, permasalahan sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, ancaman ketersediaan air bersih, hingga kemacetan lalu lintas. Ia juga menyoroti ketimpangan ekonomi antara wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dengan daerah-daerah di luar kawasan tersebut.
“Terjadi ketimpangan ekonomi yang cukup mencolok antara wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita,” ujar Koster.
Selain itu, Bali juga menghadapi keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik yang belum memadai. Koster menambahkan, masyarakat lokal kini semakin kesulitan mengembangkan usaha, apalagi dengan maraknya praktik pembelian aset atas nama warga lokal oleh pihak luar.
“Permasalahan narkoba, prostitusi, serta isu keamanan juga terus meningkat. Bahkan kini muncul komunitas orang asing yang bersifat eksklusif,” ungkap Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, tersebut.
Koster menyoroti bahwa alih fungsi lahan meningkat drastis pasca pandemi COVID-19. Akibatnya, luas lahan produktif di Bali terus menyusut. Saat ini, cadangan beras di Bali hanya tersisa sekitar 53 ribu ton—turun drastis dari lebih dari 100 ribu ton lima tahun lalu.
“Jika alih fungsi lahan ini tidak dikendalikan, dalam beberapa dekade ke depan Bali bisa menghadapi ancaman serius terhadap ketersediaan pangan. Kita akan sangat bergantung pada pasokan dari luar, dan itu berbahaya. Artinya, kita menyerahkan kendali pangan ke pihak luar dan mengabaikan potensi yang kita miliki sendiri. Ini harus segera kita atasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Koster juga menyoroti meningkatnya kasus penodaan tempat suci serta merosotnya keaslian budaya Bali akibat globalisasi dan komersialisasi yang tidak terkendali.
“Ini masalah yang makin sering terjadi di Bali dan harus kita jaga bersama-sama,” pungkas Ketua DPD PDIP Bali itu.
