Balidalamberita.com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, bergerak cepat menyusun arah kebijakan strategis untuk Program Super Prioritas Mendesak (PSPM) Bali 2025–2030. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Program Pembangunan Bali yang berlangsung di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Jumat (11/4/2024), Koster mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai unsur penting dalam tim terpadu percepatan pembangunan lima tahun ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster memberikan arahan langsung dan menegaskan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjalankan program-program prioritas.
Koster menekankan tiga tujuan utama dalam pembangunan Bali ke depan yang selaras dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yakni:
- Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Bali yang harmonis,
- Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana (pusat peradaban dunia),
- Menjalankan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Tujuan pembangunan Bali ke depan harus mewujudkan Prinsip Trisakti Bung Karno. Masyarakat Bali harus mengatur sendiri kehidupannya berdasarkan nilai-nilai manawamadewa, adat-istiadat, dan kearifan lokal,” tegas Koster.
Gubernur dua periode ini menjelaskan bahwa pola pembangunan akan dijalankan melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, dengan pendekatan “satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.” Pendekatan ini menekankan pembangunan yang menyeluruh, terpadu, terarah, dan berbasis kearifan lokal.
Enam Bidang Prioritas PSPM 2025–2030
Tim terpadu percepatan pembangunan Bali akan memfokuskan pelaksanaan pada enam bidang utama:
- Pelestarian Adat, Tradisi, Seni Budaya, dan Kearifan Lokal
- Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Jaminan Sosial
- Transformasi Ekonomi melalui Konsep Ekonomi Kerthi Bali
- Pembangunan Infrastruktur Darat, Laut, Udara, dan Sistem Transportasi Terintegrasi
- Pelestarian Lingkungan, Pengelolaan Kehutanan, dan Pengembangan Energi Terbarukan
- Digitalisasi Pulau Bali dan Penguatan Sistem Keamanan Daerah
Koster juga menjelaskan bahwa tim percepatan ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, TNI-Polri, akademisi, komunitas masyarakat, hingga media. Setiap elemen memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang secara menyeluruh.
Partisipasi Luas dalam Rakor
Rakor ini turut dihadiri oleh tokoh spiritual Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Danrem 163/Wira Satya beserta jajaran, kelompok kerja percepatan pembangunan, rektor perguruan tinggi, serta perwakilan asosiasi pariwisata, lingkungan, dan sosial.
