Oktober 15, 2026
Wagub NTT minta maaf

Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, berfoto bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Irjen Pol (Purn) Johni Asadoma, para Bupati se-Pulau Sumba, serta jajaran Pemerintah Provinsi NTT usai pertemuan silaturahmi dan penyampaian permohonan maaf di Gedung Lila Graha MDA Provinsi Bali, Jumat (30/1).

Balidalamberita.com, DENPASAR – Jumat (30/01), Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menerima kunjungan Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol. (Purn) Johni Asadoma bertempat di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali

Lahir di Bali, Wakil Gubernur NTT menyampaikan ingin melihat langsung anak anak NTT di Bali yang beberapa oknum menjadi pembuat masalah sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan keharmonisan masyarakat Bali. “Saya lahir di Bali, sehingga Bali ini bagi saya adalah rumah kedua”ungkap Wagub.

Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol. (Purn) Johni Asadoma, saat pertemuan silaturahmi di Gedung Lila Graha MDA Provinsi Bali, Jumat (30/1).

Menurutnya, selain lahir di Bali, dirinya pernah membawa nama harum Bali sebagai petinju yang kala itu diorbitkan oleh Daniel Bahari seangkatannya dengan Adi Suadana.

Selain bersilaturahmi, secara khusus Bapak Wakil Gubernur bersama Para Bupati menyampaikan permintaan maaf atas kelakuan oknum generasi muda NTT yang telah berbuat onar, menganggu kenyamaan dan keharmonisan masyarakat. “Kami dengan segala kerendahan hati, memohon maaf atas segala kelakuan yang dilakukan oleh oknum anak – anak kami, tiada gading yang tak retak, apa yang telah terjadi adalah bahan evaluasi bagi kami”tegas Wagub.

Dijelaskan lebih jauh, Pemerintah Provinsi NTT berencana membentuk semacam Badan Penghubung untuk menjembatani berbagai kepentingan dan persoalan yang terjadi menyangkut masyarakat NTT di Bali. Badan Penghubung ini penting karena ada sekitar 40 ribu masyarakat NTT di Bali, dimana 11.105 orang diantaranya sudah terdata melalui aplikasi yang digunakan untuk mendata diaspora NTT di Bali.

Oknum generasi muda ini, diakui oleh Wagub menimbulkan resistensi terhadap masyarakat NTT, hingga banyak yang ditolak untuk kos, bahkan yang sudah kos di buat pindah dengan meningkatkan setiap bulan harga sewa kamar kos. “Kami sangat menyayangkan, karena sebagian besar masyarakat NTT yang bahkan sudah lama di Bali dan harmonis berdampingan juga ikut terimbas”tegasnya.

Disisi lain, Bupati Sumba Timur juga menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, karena menganggap bahwa apa yang terjadi, adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten. Selain yang bekerja, banyak juga yang mencari pendidikan yang layak dan berobat di Bali. Ini juga terkena imbas karena ikut ditolak oleh masyarakat luas di Bali. “Kami berharap semoga bisa kembali diterima dengan baik masyarakat kami dan situasi kembali normal”pintanya.

Bupati Sumba Barat Daya, dalam kesempatan tersebut juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali, atas segala kejadian yang belakangan semakin intens terjadi di Bali. Diakui oleh Ibu Bupati, sebagian besar oknum yang melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan, merupakan anak anak muda dari Kabupaten Sumba Barat Daya. “Yang datang dan membuat onar di Bali adalah oknum anak anak muda yang pendidikannya kurang dan tidak memiliki wawasan, ini menjadi bahan evaluasi kami”jelasnya. Diakui Bupati, kondisi kekurangan dari sisi ekonomi dan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya, turut serta membawa dampak buruk terhadap kualitas SDM anak anak muda dari Sumba Barat Daya yang datang ke Bali. “Kami mohon maaf sekali lagi dan mohon agar dibantu oleh masyarakat Bali untuk bisa kembali menormalisasi keadaan”pintanya.

Wakil Bupati Sumba Tengah yang hadir, juga menyampaikan memori ketika tinggal di Sempidi selama lebih dari 1 (satu) tahun. Disampaikan Wabup, selanjutnya sesuai arahan Pak Gubernur Bali, agar diurus dari sisi SDM, sehingga mereka keluar NTT sudah memiliki bekal kemampuan dan wawasan.

Selanjutnya Sekda Sumba Barat, mewakili Bupati Sumba Barat juga menyampaikan permohonan maaf dan semoga tidak terjadi lagi.

Menjawab permohonan maaf tersebut, Bandesa Agung MDA Provinsi Bali menyampaikan bahwa harus diingat semua bahwa “dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung’. Dalam konsep di Bali, Desa Mawacara memiliki kekuatan mengatur rumah tangga Desa Adat tersebut yang mesti dihormati oleh siapapun. “Kami saja kalau ke desa tetangga harus mempelajari, dan hormat kepada aturan disana” jelas Ide.

Menurut Bandesa Agung, Anak anak NTT adalah anak – anak Bali juga, jadi mohon maaf jika salah pasti akan dibina oleh Desa Adat. Tentu saja dengan koridor hukum negara dan hukum adat, sehingga akhirnya bisa menciptakan kenyamanan dan keharmonisan.

Bandesa Agung juga menyampaikan permohonan maaf karena ada Desa Adat yang membuat aturan dengan menyebut suku dan daerah. Ini salah, namun hal ini didasari oleh ketidaknyamanan Krama Desa Adat di Bali dengan tindakan-tindakan yang tidak beretika dan menganggu. “Mohon dimaklumi, jika kami nanti di Desa Adat ikut serta membantu membina generasi muda, sesuai dengan komitmen Bapak Wagub, Bapak Bupati dan Ibu Bupati semua yang akan memastikan pembinaan generasi muda NTT sebelum datang ke Bali” tegas Bandesa Agung.

Hadir rombongan bersama Wakil Gubernur NTT antara lain Bupati Sumba Timur Umbu Uli Pekuwali ST,MT., Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST., Wakil Bupati Sumba Tengah Marthinus U. Djoka, Sekretaris Daerah Sumba Barat, Kepala Kesbangpol Provinsi NTT, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT, Kabid Perencanaan di Bappeda Provinsi NTT, Tokoh Diaspora Ardi Ganggas, Yusdi Diaz dan Fredrick Billy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *