Ilustrasi Mau Maju Perlu Lampu
Balidalamberita.com, Gianyar – Berapa waktu yang dibutukan untuk membangun sistem pembangkit listrik ramah lingkungan? Mungkin 5 tahun kedepan? Nah, selama proses pembangunan ini, perlu kiranya dipikirkan ada cadangan energi jangka pendek yang harus disiapkan mengingat kebutuhan terhadap keandalan energi listrik di Bali, sudah tidak bisa ditawar lagi”
Pulau Bali dikenal dunia sebagai surga wisata. Namun di balik gemerlapnya hotel, vila, restoran, pusat hiburan, dan geliat ekonomi digital, Bali menyimpan persoalan serius yang selama ini luput dari sorotan, yaitu, ketahanan energi. Infrastruktur kelistrikan Bali kini semakin tertekan oleh lonjakan permintaan, sementara pasokan listriknya masih bergantung pada sumber eksternal yang rentan.
Data PLN dalam laporan Siaga Nataru 2024/2025 menunjukkan beban puncak listrik Bali pada November 2024 mencapai 1.186,8 megawatt (MW). Angka ini naik 10,36 persen dibanding 2023 yang sebesar 1.075 MW. Sejak pandemi reda, konsumsi listrik Bali meningkat stabil: dari 771 MW (2021), 917 MW (2022), hingga tembus 1.186,8 MW pada 2024. Namun cadangan daya Bali hanya sekitar 14,5 persen, dengan daya mampu netto 1.388 MW. Cadangan ini amat tipis untuk sebuah kawasan yang sangat bergantung pada pariwisata dan ekonomi jasa, yang mendewakan kenyamanan. Ketika pasokan utama dari kabel laut Jawa-Bali terganggu, blackout pun tak terhindarkan.
Fakta tersebut juga diperparah dengan kondisi mesin pembangkit yang beberapa diantaranya sudah harus dilakukan maintenance rutin, bahkan ada yang sudah lewat masa pemeliharaannya. Ini tentu menjadi sebuah risiko baru yang tidak bisa didiamkan begitu saja.
Padamnya listrik di Bali berarti padam pula denyut ekonomi. Melihat kondisi ini, Bali sudah jelas butuh pasokan pembangkit baru. Yang dapat menambah kemampuan daya tahan energi. Ini buat jaminan keberlanjutan ekonomi dan pariwisatanya. Bali adalah provinsi yang ekonominya 54% lebih bergantung pada sektor jasa, terutama pariwisata. Teori pariwisata modern (Dredge & Jenkins, 2007) menyebutkan bahwa keberlanjutan destinasi tidak hanya bergantung pada atraksi dan budaya, tetapi juga pada infrastruktur pendukung, salah satunya sistem energi yang andal. Tanpa listrik stabil, destinasi akan kehilangan daya tariknya di mata wisatawan global, terutama wisatawan generasi baru yang sangat peduli kenyamanan dan akses teknologi.
Saat listrik padam, hotel berhenti beroperasi, restoran gelap, sistem pembayaran digital lumpuh, transportasi daring tidak bisa bergerak, dan pelayanan publik terhenti. Blackout besar terakhir bahkan memicu kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah hanya dalam hitungan jam. Citra Bali sebagai destinasi unggulan dunia pun tercoreng di mata wisatawan. Bali kini memasuki era pariwisata digital: hotel cerdas, kendaraan listrik, transaksi nontunai, hingga layanan berbasis teknologi. PLN sudah membangun 109 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di 54 titik. Tapi, semua inovasi itu akan runtuh. Apabila tanpa listrik yang andal.
Teori kemandirian energi menekankan pentingnya suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri secara berkelanjutan tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal (Yergin, 2006). Kemandirian energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga tentang kemampuan mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan energi secara efisien. Bali, sebagai pulau dengan ekonomi yang sangat terbuka, harus memperkuat kemandirian energinya jika ingin terhindar dari risiko ekonomi akibat guncangan eksternal. Dalam konteks Bali, kemandirian energi berarti memiliki pembangkit baru, jaringan distribusi yang kuat, serta bauran energi yang mencakup energi terbarukan lokal. Ini akan menjadi tameng terhadap risiko blackout, sekaligus mendukung transisi energi bersih.
Studi internasional mendukung hal ini. Artikel di Renewable and Sustainable Energy Reviews (Zhang et al., 2018) menyebut destinasi wisata dunia harus memiliki keandalan listrik tinggi agar mampu bersaing. Sementara Khan et al. (2020) dalam Energy Policy menegaskan sistem energi pariwisata harus desentralisasi, adaptif, dan tangguh terhadap krisis.
PLN telah merencanakan pembangunan PLTGU Pemaron 900 MW, namun proyek ini harus dipercepat. PLTGU Pemaron 900 MW adalah pilihan paling strategis dibanding pembangkit lain karena beberapa alasan mendasar. Pertama, dekat pusat beban. Lokasinya di Bali Utara membuat suplai lebih langsung ke sistem Bali tanpa tergantung penuh pada kabel laut Jawa-Bali. Ini mengurangi risiko blackout jika jalur eksternal terganggu. Kedua, cepat masuk sistem (peaking dan base load): PLTGU berbahan bakar gas (LNG) memiliki fleksibilitas untuk menyuplai beban puncak sekaligus mendukung operasi base load dengan emisi lebih rendah dibanding PLTU batu bara. Ketiga, infrastruktur pendukung siap. Pemaron sudah memiliki fasilitas pendukung jaringan dan gasifikasi, sehingga pengembangan baru lebih cepat direalisasikan ketimbang membangun pembangkit baru di lokasi nol. Keempat, selaras transisi energi: PLTGU lebih ramah lingkungan dan mendukung Bali menuju provinsi hijau dibanding alternatif pembangkit berbasis BBM atau batu bara.
Pembangunan pembangkit baru bukan beban, tapi investasi masa depan. Biaya pembangunan PLTGU dan jaringan jauh lebih kecil dibanding potensi kerugian ratusan miliar akibat blackout. Pembangkit ini juga meningkatkan daya tarik Bali di mata investor dan wisatawan yang kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
Teori pembangunan berkelanjutan (Sachs, 2015) menekankan bahwa investasi di infrastruktur dasar seperti energi adalah fondasi pertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan tangguh terhadap krisis. Inilah yang harus dilakukan Bali jika ingin menjadi provinsi mandiri energi. PLTS, PLTB, dan pembangkit EBT modular tetap perlu dikembangkan, tapi PLTGU Pemaron adalah backbone utama yang mampu segera menjawab krisis daya dan memberi waktu bagi EBT berkembang optimal.
PLTS skala besar dengan dukungan teknologi Battery Energy Storage System (BESS) juga mendesak untuk membuat sistem lebih tangguh. Potensi energi surya dan biomassa Bali sangat besar dan harus dimanfaatkan sebagai bagian dari bauran energi hijau. Pembangkit baru juga akan memperkuat branding Bali sebagai destinasi hijau yang sejalan dengan tren wisata global. Investasi ini bukan sekadar pengeluaran, tetapi penyelamatan masa depan ekonomi dan pariwisata Bali.
Bali tidak boleh lagi bergantung pada pasokan eksternal untuk kebutuhan listriknya. Pembangunan pembangkit baru, penguatan jaringan, dan diversifikasi sumber energi adalah kebutuhan mendesak agar Bali tidak hanya terang untuk wisatawan, tetapi juga untuk masa depan rakyatnya. Dengan kemandirian energi, Bali akan siap bersaing dengan destinasi dunia, menjadi pelopor pariwisata digital, dan menjadi contoh provinsi mandiri energi di Indonesia.
Tentu, kita semua harus menyambut baik program pembangunan energi yang bersih. Namun di tengah isu keandalan energi listrik dan fakta cadangan energi listrik yang sangat minim, maka program pembangunan pembangkit yang ramah lingkungan, tidak boleh mengorbankan sisi ketahanan energi yang sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat.
Harus ada time line jelas, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sistem pembangkit ramah lingkungan tersebut bisa mensuplai kebutuhan energi listrik masyarakat Bali.
Mungkin 5 tahun kedepan? Nah, selama proses pembangunan ini, perlu kiranya dipikirkan ada cadangan energi jangka pendek yang harus disiapkan mengingat kebutuhan terhadap keandalan energi listrik di Bali, sudah tidak bisa ditawar lagi.
Bagaimana kondisi Blackout, listrik mati total, yang beberapa waktu lalu menimpa Bali, telah menjadi konsumsi dunia internasional sehingga mendapatkan atensi langsung dari Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Negara. Bali, yang telah banyak didera oleh isu dan kampanye negatif yang menyoroti sisi keamanan, kemacetan dan penanganan sampah, tentu harus kita hindarkan dari “serangan” berkaitan dengan keandalan listrik. Kita tidak mau, sekali lagi listrik total mati akan membawa Bali ikut “mati”.
