Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur, Sekda Provinsi Bali, serta para Bupati/Walikota se-Bali menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/4/2025).
Balidalamberita.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Pulau Dewata. Usai meluncurkan layanan Trans Metro Dewata (TMD), Gubernur Koster bersama kepala daerah se-Bali menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/4/2025).
Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan proyek strategis dan infrastruktur penting di enam kabupaten penerima, yakni Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Dana BKK bersumber dari alokasi 10% realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan serta makanan dan minuman di wilayah Badung, Gianyar, dan Denpasar.
“Kesepakatan ini adalah wujud nyata dari semangat menyama braya dan gotong royong antardaerah. Pembangunan Bali harus menyeluruh dan merata, tidak hanya terfokus di wilayah selatan,” tegas Gubernur Koster dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan dana BKK akan difokuskan pada program-program strategis, seperti:
- Pembangunan infrastruktur dasar,
- Pengelolaan sampah terpadu,
- Transportasi publik, serta
- Peningkatan layanan publik lainnya.
“Dana ini tidak boleh dipakai untuk hal lain-lain. Harus fokus pada hal yang strategis,” ujarnya menegaskan.
Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa penyaluran BKK mengacu pada Peraturan Gubernur Bali dan diarahkan untuk mendukung target-target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali. Ia berharap seluruh daerah di Bali dapat berjalan seiring untuk mewujudkan masa depan Bali yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan.
Penandatanganan kesepakatan ini turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, para Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, serta undangan lainnya.
