Balidalamberita.com, DENPASAR – Dalam paparannya selaku Narasumber yang dihadiri oleh jajaran Bank Pembangunan Bali dan Jaksa Pengacara Negara se-Bali, yang diadakan di Prime Hotel Sanur, menyinggung “Bussines Judgement Rule dalam System Perbankan di era digital dan modern”, Bahwa perbankan dalam setiap transaksi yang dijalankan jangan hanya mengejar keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan resiko bisnis dengan memitigasi segala kemungkinan termasuk keamanan transaksi (prudent) dengan mengedepankan prinsip ke hati-hatian.
Di era Mordernisasi, System perbankan yang semakin mengglobal harus banyak terobosan2 layanan untuk meningkatkan kenyamanan, kecepatan serta memungkinkan bertransaksi kapan dan di mana saja, dengan System security yang dapat melindungi custumer dengan baik.
Di era digitalisasi juga harus memastikan bahwa transaksi aman dan harus dapat beradaptasi dengan sytema Tehnologi informasi yang terus berkembangan mengingat Bank memiliki tingkat resiko tinggi ketika terjadi serangan siber, serangan hacker yang dapat mengacak , merusak dan mengambil data transaksi perbankan dan nasabah, karena isu sensitif seperti ini kadang2 mempengaruhi sensitivitas resiko terjadinya rush (ketidakpercayaan).
Market BPD Bali yang sebagaian besar adalah nasabah Mikro ekonomi harus terjaga stabilitas keamanannya baik tabungan / simpanan nasabah maupun pinjaman serta sertifikat jaminan yang di anggunkannya.
Ketut menegaskan Pelibatan para JPN dalam System perbankan dapat dimanfaatkan dalam proses non litigasi dan litigasi, mulai dari sengketa gugatan tata usaha negara sampai pada gugatan keperdataan bahkan dapat dilibatkan dalam proses non litigasi termasuk pemberian pendapat hukum (legal opinion).
Ditengah pengetatan anggaran pemerintah hendaknya dijadikan acuan pihak perbankkan untuk dapat ber-inovasi dan berkreativitas dalam menciptakan produk unggulan dan baru serta mudah di akses oleh masyarakat.
Pengetatan anggaran ini kedepannya juga semata2 untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, dengan berbagai proyek strategis yang pengerjaannya diserahkan kepada swasta untuk menghindari kebocoran keuangan negara, sehingga efisiensi dan efektifitasnya akan tercapai
Sebagai penutup, jajaran perbankan kedepan harus mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan masyarakat akan produk2 perbankan dan mampu memberikan impact yang luas bagi Negara dan masyarakat yang maju dan sejahtera.
