Balidalamberita.com, Gianyar–Masalah krisis air bawah tanah dibeberapa wilayah di Bali menjadi perhatian Yayasan IDEP.
IDEP mencatat, dari riset 2018 ditemukan penurunan kualitas dan kuantitas air bawah tanah di 7 Kabupaten Kota di Bali. Kondisi penurunan kualitas dan kuantitas air bawah tanah disebut akibat eksploitasi berlebih dibanding volume air masuk kedalam tanah. IDEP menyebut, dengan dua kondisi penurunan kualitas dan kuantitas air bawah tanah, dapat dikatakan wilayah Bali hadapi masalah krisis air bawah tanah.
“Riset 2018 kami temukan dari, 6 sampai 7 wilayah Kabupaten/Kota di Bali alami dua hal, satu penurunan kualitas dan kedua penurunan kuantitas air bawah tanah. Jadi, kualitas air menurun, kuantitasnya juga ikut menurun,” jelas, Direktur Eksekutif IDEP, Edward Angimoy, kemarin sore,(Jumat,(17/10/2026) di Desa Kemenuh, Gianyar.
Kondisi penurunan kualitas dan kuantitas air bawah tanah menurut Dirinya, akibat pemanfaatan berlebihan dibanding volume air masuk ke dalam tanah.
“Nah, ternyata dua hal tadi ya, kuantitas dan kualitasnya menurun itu karena eksploitasi berlebihan, melebihi jumlah air dimasukkan ke dalam tanah,” ucapnya.
Berdasarkan data tersebut menurut Ia, beberapa wilayah di Bali menghadapi krisis air bawah tanah.
“Kalau kami di IDEP menyebut ini merupakan situasi krisis air bawah tanah,” ucapnya.
Menurut Dirinya ada beberapa upaya dapat dilakukan dalam mengantisipasi permasalah air bawah tanah di Bali seperti, pertahankan tutupan hutan hingga, kurangi alihfungsi lahan.
“Yang harus kita lakukan dalam situasi sebelum krisis misal, pertahankan jumlah tutupan hutan kemudian, wilayah resapan air yang alami seperti, sawah, lapangan dan lahan pertanian sebisanya, dibiarkan alami jangan dialihfungsikan.Karena, ketika dialih fungsikan menjadibangunan maka, air hujan secara otomatis tidak masuk ke bawah tanah,” paparnya.
Sembari Dirinya berharap, Pemerintah tetkait dengan kebijakan dan pihak swasta dapat membuat sumur imbuhan ditempat usahanya dan lingkungan sekitar.
“Pemerintah lewat kebijakan dan juga sektor swasta terutama bisnis pariwisata, mari kita bangun sumur imbuhan supaya kita bisa nyuntikan air ke dalam tanah,” cetusnya.
Sembari Dirinya menambahkan, sampai saat ini tidak ada aksi nyata dari pemangku kepentingan seperti, pemerintah, misalnya, untuk mengatasi masalah krisis air tanah.
“Seharusnya sekarang itu waktunya, sebenarnya sudah terlambat tapi setidaknya tetap perlu lakukan upaya mengantisipasi,” tutup Edward.
