DENPASAR, balidalamberita.com – Para pelaku investasi di Pulau Dewata kerap menghadapi tantangan besar ketika berbenturan dengan tatanan hukum adat setempat. Ketidakpahaman para pengambil keputusan korporat terhadap aturan lokal sering memicu konflik sosial. Menyikapi fenomena ini, Bale Kasurat Initiative menghadirkan Bali CORE Program (Bali Cultural Orientation for Executives) sebagai solusi konkret dari Bale Kasurat Initiative.
Program ini mengedukasi para pemimpin perusahaan dan pengambil kebijakan strategis agar mampu menavigasi dinamika masyarakat hukum adat Bali secara fundamental. Melalui pendekatan ini, investor dapat menjalankan bisnis dengan aman tanpa mencederai kedaulatan budaya lokal.
Mencegah Benturan Budaya dalam Dunia Bisnis
Banyak perusahaan besar merasa aman setelah mengantongi izin administratif dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, mereka kerap menemui jalan buntu saat berhadapan dengan Desa Adat. Masalah ini muncul karena para eksekutif tidak menyadari bahwa Desa Adat memiliki otoritas otonom yang berjalan berdampingan dengan regulasi negara.
Bali CORE Program memotong rantai miskomunikasi tersebut. Program ini memberikan panduan praktis bagi para manajer dan direktur perusahaan untuk memahami struktur wewenang lokal. Dengan pengetahuan yang tepat, eksekutif dapat merancang kebijakan perusahaan yang selaras dengan aspirasi pemegang restu di tingkat tapak.
Restu Lokal Menjamin Keberlanjutan Investasi
“Dalam realitas di Bali, restu dari seorang Bendesa (pimpinan adat) memiliki bobot sosial yang sama kuatnya dengan izin resmi pemerintah,” ujar seorang pengamat kebijakan daerah yang memantau program ini. Fakta inilah yang melahirkan solusi win-win.
Melalui orientasi budaya ini, perusahaan mendapatkan kepastian operasional dan dukungan penuh dari masyarakat sekitar. Sebaliknya, Desa Adat menerima dampak positif karena para investor luar kini datang dengan sikap menghormati dresta (tradisi) dan tatanan sosial setempat.
Para Pakar Turun Tangan Bimbing Eksekutif
Berdasarkan pantauan kami, kurikulum program ini melibatkan para akademisi dan praktisi hukum adat ternama. Mereka mengupas tuntas tantangan nyata di lapangan melalui empat modul strategis:
- Dewa Made Tirta, S.Pd., M.Pd. mengurai perbedaan fungsi antara Desa Adat dan Desa Dinas.
- Ida Bagus Purwa Sidemen, S.Ag., M.Si. menjelaskan tata cara interaksi masyarakat pendatang (tamiu) di wilayah adat.
- Dr. Drs. I Made Wena, M.Si. membedah posisi hukum adat dalam bingkai NKRI.
- Prof. Dr. A.A. Istri Ari Atu Dewi, SH., MH. mengarahkan eksekutif dalam menyusun kebijakan perusahaan berbasis kearifan lokal.
Sejauh ini, perusahaan besar dari sektor teknologi keuangan hingga energi seperti Gopay Indonesia dan PLN Batam, telah mengirimkan tim mereka untuk mengikuti pelatihan ini. Hal tersebut membuktikan bahwa dunia korporat kini memandang pemahaman budaya sebagai aset strategis yang setara dengan riset pasar.
Jadwal Pendaftaran Batch Terdekat
Bale Kasurat kini membuka pendaftaran untuk batch selanjutnya yang akan berlangsung pada 30 Mei 2026. Para pelaku usaha dapat memilih opsi kelas tatap muka di Kesiman, Denpasar, maupun kelas daring melalui laman resmi kasurat.com.
Langkah edukasi ini membawa angin segar bagi masa depan pembangunan daerah. Bali CORE Program membuktikan bahwa kemajuan ekonomi dan pelestarian adat tidak harus saling mengorbankan, melainkan bisa tumbuh bersama secara harmonis.
